Salam dan Istishna' (Definisi akad, macam-macam, fitur dan mekanisme, manfaat, analisis dan identifikasi resiko, serta fatwa DSN MUI)

Akad merupakan salah satu konsep fundamental dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi dalam Islam. Secara terminologis, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, akad adalah kesepakatan yang lahir dari kerelaan dua belah pihak untuk melaksanakan suatu transaksi sesuai ketentuan syariah. Dalam praktik ekonomi syariah, akad berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin adanya kejelasan hak dan kewajiban para pihak.

Akad salam merupakan jual beli dengan sistem pemesanan, di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Barang pada akad salam belum hadir saat akad berlangsung, sehingga hanya dijelaskan ciri, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahannya. Sementara itu, akad istishna’ adalah akad pemesanan pembuatan barang tertentu antara pemesan dan pembuat barang, di mana barang belum ada dan masih harus diproduksi terlebih dahulu. Berbeda dengan salam, pembayaran pada akad istishna’ dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai sesuai kesepakatan. Lubis, F. Z. (2021). Jual Beli Salam Dan Istishna. Penerbit NEM.

Macam-macam akad yang relevan dalam pembahasan ini adalah akad salam, akad istishna’, dan akad istishna’ paralel. Akad salam biasanya digunakan untuk transaksi hasil pertanian atau komoditas yang spesifikasinya dapat ditentukan sejak awal, misalnya pemesanan beras, gandum, atau hasil panen lainnya. Sedangkan akad istishna’ banyak digunakan dalam sektor manufaktur dan jasa produksi, seperti pembuatan rumah, pakaian, furnitur, atau barang konveksi. Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal pula akad istishna’ paralel, yaitu ketika bank syariah menerima pesanan dari nasabah lalu membuat akad kedua dengan pihak produsen untuk memenuhi pesanan tersebut. Hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002.

Dari segi fitur dan mekanisme, akad salam memiliki ciri utama berupa pembayaran penuh di awal akad. Setelah pembayaran dilakukan, penjual berkewajiban menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan. Semua spesifikasi barang harus jelas, meliputi jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Adapun mekanisme akad istishna’ lebih fleksibel, karena pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres produksi. Fitur utama akad ini terletak pada adanya proses pembuatan barang sesuai pesanan dan kesepakatan spesifikasi tertentu.

Manfaat dari akad salam dan istishna’ cukup besar dalam praktik ekonomi modern. Pertama, akad ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang yang belum tersedia di pasar. Kedua, akad ini membantu produsen memperoleh modal awal untuk proses produksi, terutama pada akad salam karena pembayaran dilakukan di muka. Ketiga, akad ini mendukung perkembangan sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena memberikan kepastian pasar dan pendanaan. Dalam perspektif perbankan syariah, kedua akad ini juga menjadi alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba.

Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu dianalisis dan diidentifikasi. Pada akad salam, risiko utama adalah risiko gagal serah barang, yaitu ketika penjual tidak mampu menyerahkan barang sesuai waktu dan spesifikasi yang telah disepakati. Selain itu terdapat risiko kualitas, yakni barang yang diterima tidak sesuai dengan karakteristik yang diperjanjikan. Pada akad istishna’, risiko yang sering muncul adalah risiko keterlambatan produksi, kenaikan biaya bahan baku, serta risiko wanprestasi dari produsen. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, risiko ini dapat diminimalkan melalui jaminan, klausul penalti syariah, dan akad paralel dengan pihak ketiga yang terpercaya. Analisis risiko ini penting sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan good governance dalam ekonomi syariah.

Dari aspek regulasi syariah, akad salam diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, sedangkan akad istishna’ diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’. Fatwa tersebut menegaskan bahwa transaksi diperbolehkan selama memenuhi rukun, syarat, kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan. Selain itu, akad istishna’ paralel juga diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002. Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000. Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law, 1(1), 85-100.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad salam dan istishna’ merupakan bentuk akad jual beli yang sangat relevan dalam sistem ekonomi syariah. Keduanya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan fleksibilitas transaksi, tetapi juga tetap menjaga prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, keadilan, dan terhindar dari riba serta gharar.